Login



SOSIALISASI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PDF Cetak E-mail
Jumat, 27 Mei 2011 17:58

SOSIALISASI

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

UNTUK BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS, IKLAN, DAN MEDIA INFORMASI

 

Bahwa demi menjamin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sesuai peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan agar tidak menggangu konstruksi, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan dengan tertib, dengan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, keamanan konstruksi jalan, maka diperlukan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan.

 

 

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan didasarkan pada:

  1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfataan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Pasal – pasal yang berkaitan dengan Undang- Undang dan peraturan tersebut di atas adalah :

I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Bab III

PERAN, PENGELOMPOKAN, DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 11 dan 12  yang berbunyi :

Pasal 11

(1). Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

(2). Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan,saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

(3). Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(4). Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara.

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 12

(1). Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

(2). Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

(3). Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Bab VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63 Pasal 64 yang berbunyi :

Pasal 63

(1)     Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang  manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan  pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2)     Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)     Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 

Pasal 64

(1)   Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)   Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3)   Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

 

  1. II. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

 

Bab III Bagian Kesatu Pasal 33 sampai dengan Pasal 49 yang berbunyi :

Bagian Kesatu

Bagian-Bagian Jalan

Pasal 33

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 34

(1). Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

(2). Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3). Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

(4). Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 35

(1)   Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2)   Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.

(3)   Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4)   Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.

(5)   Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6)   Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

(7)   Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 36

(1)   Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

(2)   Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

(3)   Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

(4)   Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

(5)   Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 37

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 38

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 2

Ruang Milik Jalan

Pasal 39

(1)   Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(2)   Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

(3)   Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamananjalan.

(4)   Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

(1). Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

  1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
  2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.

(2).  Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 42

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 3

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 44

(1). Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

(2). Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

(3). Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4). Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

  1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 45

(1). Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.

(3). Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 46

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

 

Paragraf 1

Bangunan Utilitas

Pasal 47

(1)   Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

(2)   Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

  1. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  2. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

(3)   Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(4)   Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan olehMenteri.

(5)   Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada,

sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 49

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan

pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

 

 

 

 

  1. III. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan

 

Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 yang berbunyi :

BAB II

LINGKUP PENGATURAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan kecuali Bagian-bagian jalan tol meliputi:

a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun–bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;

b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan

c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

 

Bagian Kedua

IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 4

(1). Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(2). Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(3). Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

WEWENANG

Pasal 5

(1)   Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(2)   Dalam hal kewenangan Menteri tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan penetapan Menteri.

(3)   Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian dispensasi dan rekomendasi untuk penggunaan bagian-bagian jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(4)   Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik Jalan nasional oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(5)   Wewenang gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6)   Dalam hal jalan nasional terletak di Daerah Khusus DKI Jakarta, pemberian izin dispensasi dan rekomendasi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

(7)   Wewenang bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PROSEDUR IZIN

Bagian Pertama

Permohonan Izin

Pasal 6

(1). Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2). Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(3). Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

  1. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1;
  2. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

  1. lokasi;
  2. rencana teknis; dan
  3. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat

Pemberian Izin

Pasal 9

(1)   Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

(2)   Evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dilakukan bersama dengan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(3)   Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)   Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan persetujuan prinsip sesuai dengan Formulir A.3.

(5)   Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. rencana teknis rinci;
  2. metode pelaksanaan;
  3. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  4. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  5. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

(6)   Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(7)   Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemohon, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(8)   Setelah Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin untuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan Formulir A.4.

(9)   Penerbitan izin untuk jalan nasional oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi.

(10)Penerbitan izin untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi.

(11)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemohon.

(12)Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik negara/daerah (BMN/D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 10

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  2. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  3. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;
  4. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu–rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
  5. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2

Ketentuan Teknis

Pasal 11

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

Paragraf 3

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 12

(1)   Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

  1. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
  2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(2)   Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3)   Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.

(4)   Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

(5)   Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

(6)   Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

(7)   Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 13

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

Pasal 14

(1)   Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

(2)   Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3)    Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 15

(1). Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2). Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3). Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 4

Iklan dan Media Informasi

Pasal 16

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu–rambu lalu lintas.

Pasal 17

(1)   Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  2. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

(2)   Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  2. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu–rambu lalu lintas; dan
  2. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu–rambu lalu lintas.

Pasal 18

(1)   Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

(2)   Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

  1. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  2. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  3. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  4. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  5. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(3)   Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 19

(1)   Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

  1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
  2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(2)   Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3)   Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

(4)   Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 20

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

Pasal 21

(1)   Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

(2)   Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3)   Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

Pasal 22

(1)   Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)   Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3)   Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

 

 

Maka diharapkan para pihak yang terkait dengan pembangunan gedung dan jaringan utilitas, iklan, dan media informasi yang berada di dalam rumaja, rumija dan ruwasja pada ruas-ruas jalan nasional dapat mengkoordinasikan rencana pembangunan/pemasangan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar dengan alamat : Jl. Batara Bira No. 14 (Baddoka Km. 16) Makassar Telp. 0411-510210 Fax. 0411-515664, email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

 

 

Kepala Balai Besar

 

 

 

Ir. H. Nurdin Samaila, M.Si

NIP.19551209 198503 1 007

 

 

 

 

 

Catatan :

Formulir-formulir yang terkait dengan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan (untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan, dan media informasi) antara lain :

-    Formulir A.1 : Permohonan Izin

-    Formulir A.2 : Surat Pernyataan

-    Formulir A.3 : Persetujuan Prinsip

-     Formulir A.4 : Izin Pembangunan/Penempatan

Formulir-formulir tersebut di atas atas dapat diunduh melalui website www.balai6.pu.go.id.